Ratusan Siswa SMA Negeri Surulangun Gelar Demonstrasi Tuntut Penggantian Kepala Sekolah
Para siswa menyuarakan sejumlah tuntutan yang menjadi pokok permasalahan dalam aksi demonstrasi ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, setidaknya sembilan poin tuntutan disampaikan oleh para pelajar. Tuntutan tersebut meliputi ketidaknyamanan area parkir sekolah yang panas dan becek, serta adanya keluhan terkait kehilangan barang.
Selain itu, siswa juga menyoroti dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang dinilai tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mereka juga mengeluhkan minimnya pendanaan untuk kegiatan ekstrakurikuler, yang berakibat pada terhambat dan terbatasnya pelaksanaan berbagai kegiatan siswa.
Kondisi fasilitas sekolah turut menjadi perhatian utama dalam aksi ini. Para siswa menuntut perbaikan berbagai fasilitas yang rusak, di antaranya toilet yang tidak layak, plafon yang jebol, lantai dan keramik yang pecah, serta jendela yang hilang. Mereka juga menyoroti kurangnya perawatan gedung sekolah seperti pengecatan ulang dan kondisi instalasi listrik yang tidak memadai.
Tuntutan lainnya mencakup keberatan terhadap pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dianggap tidak wajib namun tetap harus dibeli, dengan ancaman pemblokiran saat ujian bagi siswa yang belum melunasinya. Para siswa juga merasa pihak sekolah enggan melakukan audiensi untuk membahas keluhan-keluhan mereka. Poin terakhir dan menjadi tuntutan utama adalah ketidakhadiran kepala sekolah yang dinilai terlalu sering, sehingga mereka mendesak agar kepala sekolah segera diganti.
Aksi demonstrasi ini sempat diwarnai dengan tindakan pembakaran ban di depan gerbang sekolah. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Muratara, Inspektur Polisi Satu (Iptu) Nasirin, mengonfirmasi terjadinya aksi tersebut dan menyatakan bahwa situasi tetap dalam pengawasan aparat kepolisian.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak SMA Negeri Surulangun terkait tuntutan para siswa. Namun, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa persoalan ini akan diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan adanya tindak lanjut yang cepat dan konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang memicu aksi protes dari para siswa ini.
